Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam
Al-Qawānīn: Journal of Law, Sharia and Islamic Studies is a double-blind peer-reviewed journal. The journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews of law, Islamic law, Islamic criminal law, Islamic civil law, and Islamic Studies (See Focus and Scope). The articles of this journal are published 2 times a year; June and December by the Center for Islamic Legal Studies, Shafal 'Ulum Al-Aziziyah Islamic Education Foundation, North Aceh, Indonesia. E-ISSN Number: 3062-9896.
Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah
Tafsir Maudhu‘i sebagai Pendekatan Integratif dalam Studi Al-Qur’an
Artikel ini membahas tentang metode tafsir maudhu‘i sebagai salah satu pendekatan tafsir al-Qur’an yang paling relevan dalam merespons dinamika sosial, budaya, dan keilmuan kontemporer. Berbeda dengan metode tafsir tahlīlī yang memaknai ayat per ayat berdasarkan urutan mushaf, tafsir maudhu‘i menelaah ayat-ayat al-Qur’an berdasarkan tema tertentu secara sistematik dan menyeluruh. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tulisan ini menguraikan pengertian dan akar etimologis tafsir maudhu‘i, menelusuri sejarah perkembangannya dari masa klasik hingga era modern, serta memaparkan karakteristik dan langkah-langkah metodologis yang menjadi fondasi kerjanya. Selain itu, artikel ini menyajikan praktik konkret tafsir maudhu‘i dengan studi kasus tematik tertentu, serta mengangkat dimensi epistemologisnya baik dari sisi kelebihan maupun tantangan yang dihadapi. Tafsir ini dinilai mampu mengintegrasikan teks wahyu dengan konteks sosial, menghubungkan nilai-nilai normatif dengan isu-isu aktual, serta menjadi medium integratif antara warisan tafsir klasik dan ilmu-ilmu modern. Namun demikian, metode ini juga tidak lepas dari risiko: selektivitas ayat, bias ideologis, kehilangan kedalaman linguistik, dan penyederhanaan makna spiritual. Melalui pembahasan dan analisis yang mendalam, tulisan ini menyimpulkan bahwa tafsir maudhu‘i berpotensi besar menjadi model utama tafsir al-Qur’an masa depan khususnya dalam pendidikan Islam, dakwah digital, dan pengembangan epistemologi Qur’ani. Namun prospek ini hanya dapat diwujudkan jika metode ini dijalankan dengan kesadaran ilmiah, kompetensi metodologis, serta etika adab terhadap wahyu.
Copyright (c) 2025 Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Metodologi Syarh dalam Fiqh Al-Hadis: Pendekatan, Teknik, dan Perkembangannya
Puncak perkembangan metode syarh hadis terjadi pada masa kodifikasi hadis, terutama setelah abad ke-3 Hijriah. Pada masa ini, banyak muncul karya-karya besar di bidang syarh hadis yang disusun secara sistematis. Para ulama mulai menuliskan penjelasan-penjelasan lengkap atas kitab-kitab hadis kanonik seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lain-lain. Teknik tafsir hadis merupakan istilah lain dari metode fikih atau metode syarah hadis. Kedua istilah ini pada hakikatnya sama, meskipun memiliki perbedaan pada sisi yang lain. Begitu pula dengan pendekatan yang digunakan dalam memahami dan menafsirkan hadis. Setiap metode penafsiran sabda nabi memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Selain memahami ilmu bahasa, seseorang juga harus memperhatikan konteks di mana hadis itu disampaikan dan bagaimana orang tersebut memahaminya. Dalam ranah ini, beberapa pendekatan dapat digunakan untuk memahami hadis. Namun, hal ini juga dapat digunakan untuk melihat tipologi syarah hadis yang berkembang.
Tri Hablum dalam Fikih Lingkungan untuk Menjawab Tantangan Ekologi Kontemporer
Penelitian ini membahas tentang Tri Hablum sebagai kunci keseimbangan ekologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research). Agama dan ekologi adalah sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan. Begitupun dengan Allah, manusia dan alam semesta dimana ketiganya mempunyai hubungan dengan manusia, Islam sebagai agama besar di Indonesia, namun di saat orang-orang beragama berada di dalamnya di saat itu pula pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan juga terjadi. Ada sebuah pergeseran paradigma dari antroposentris menjadi antropokosmik. Bumi ini dieksplorasi secara berlebihan, karena bumi ini dianggap objek yang perlu dieksplorasi. Alam yang dahulunya sakral, tetapi perlahan seiring perkembangan waktu mengalami sebuah desakralisasi, alam tidak suci lagi sehingga dieksplor secara berlebihan. Untuk mengatasi hal tersebut, peran manusia sangat urgen dalam mewujudkan keseimbangan ekologi.
Hukum Aborsi di Indonesia dalam Perspektif Islam
Undang-undang Kesehatan, aborsi merupakan salah satu isu kesehatan reproduksi yang cukup ramai diperdebatkan. “Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”. Aborsi dengan indikasi medis atau korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain menjadi pengecualian untuk dilakukannya tindakan aborsi. Di seluruh dunia terdapat terjadi 73,3 juta aborsi setiap tahunnya, yang setara dengan adanya 39 aborsi per 1.000 kehamilan atau dapat dikatakan bahwa tiga dari 10 kehamilan berakhir dengan aborsi baik aborsi dengan indikasi medis maupun indikasi non medis. Tulisan bertujuan untuk membahas tentang hukum aborsi di Indoesia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research), yakni sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang bersumber dari khazanah kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin lahir hidup, sehingga nyawanya hilang di dalam kandungan. Hukum Indonesia melarang aborsi dan memberi sanksi kecuali dalam kondisi darurat medis atau akibat pemerkosaan. Dalam Islam, ulama berbeda pendapat: sebagian mengharamkan aborsi sebagai pembunuhan, sebagian lain membolehkan sebelum ditiupkan ruh, dengan pengecualian pada kondisi darurat.
Penegakan Wilayah Al-Mazalim pada Era Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Ustmani
Penegakan wilayah al-Mazalim pada masa Dinasti Umayyah merupakan salah satu bentuk upaya untuk memastikan keadilan di tengah pemerintahan yang luas dan terkadang penuh dengan ketidakadilan, terutama yang dilakukan oleh pejabat tinggi atau bahkan anggota keluarga khalifah sendiri. Al-Mazalim pada dasarnya adalah sistem pengadilan untuk menangani keluhan terhadap ketidakadilan atau penindasan Dalam konteks ini, al-Mazalim berfungsi sebagai saluran bagi rakyat untuk mengadukan ketidakadilan yang mereka alami.Al-Mazalim di masa Abbasiyah tetap merujuk pada pengadilan yang menangani kasus-kasus ketidakadilan atau penindasan yang tidak bisa diselesaikan oleh pengadilan biasa. Ini termasuk keluhan terhadap pejabat pemerintah, penguasa lokal, bahkan anggota keluarga khalifah yang menyalahgunakan kekuasaan. Sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pengadilan syariah memungkinkan al-Mazalim menangani berbagai kasus yang melibatkan penindasan.Secara garis besar, al-Mazalim pada masa Turki Utsmani adalah sistem peradilan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, atau korupsi, terutama yang dilakukan oleh pejabat tinggi atau pejabat pemerintah.
A Review of The Role of Political Buzzers in Indonesia Using The Hadith Ahkam Approach
This study discusses the shift in the role of buzzers towards the political arena in Indonesia, causing confusion among the online and offline public. This is likely due to the fact that regulations regarding political buzzers, in particular, are still vague. For example, the ITE Law can ensnare buzzers or those who threaten their existence. Political buzzers often raise identity issues, such as the personalities of candidates and messages with religious themes. They have the ability to shape public perception of certain candidates. The concept of buzzers, which previously had positive connotations, has shifted to become negative. This is because they can divide society by spreading hoaxes and hate speech. This research is qualitative, using library research as the type of research. The data collection method used is literature study, with a hadith ahkam approach. The findings reveal that the term ‘buzzer’ indirectly refers to practices such as gossip, slander, and propaganda in the context of hadith ahkam. These practices are fundamentally prohibited under Islamic law and positive law. However, within the framework of positive law, there are still loopholes that allow political buzzers to evade the legal consequences of their actions.
Reaktualisasi Distribusi Zakat Berdasarkan QS. At-Taubah [9]: 60 dalam Upaya Penanggualangan Kemiskinan di Indonesia
Penelitian ini mengkaji konsep distribusi zakat dalam Q.S. At-Taubah [9]:60 dan relevansinya dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Meskipun zakat berpotensi besar sebagai instrumen fiskal Islam, praktik pengelolaan dan distribusinya masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan dengan sumber primer berupa Al-Qur’an dan karya tafsir klasik hingga kontemporer, serta sumber sekunder berupa literatur fikih zakat, jurnal akademik, regulasi zakat nasional, dan data statistik kemiskinan. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis dan kontekstual-sosiologis untuk menyingkap makna praktis distribusi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat yang sesuai dengan delapan golongan mustahik sebagaimana ditetapkan Al-Qur’an dan diadaptasi dengan kondisi sosial-ekonomi modern berpotensi signifikan dalam mengurangi kemiskinan serta mendorong kemandirian ekonomi kelompok marjinal. Dengan demikian, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan dalam masyarakat Muslim.
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia
Persepsi masyarakat mengenai halal dan haramnya investasi di pasar modal syariah masih menimbulkan perdebatan. Kelompok yang teredukasi cenderung menganggap investasi saham syariah halal, sementara anggapan haram muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan menelaah penelitian terdahulu secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber hukum Islam—Al-Qur’an, hadis, pendapat ulama fiqh, ijma’, serta fatwa kontemporer—menyatakan jual beli saham diperbolehkan. Dalam praktiknya, transaksi saham syariah menggunakan akad ba’i al-musawwamah dan mengacu pada akad musyarakah (syirkah). Ketentuan ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang menegaskan bahwa investasi saham syariah halal secara hukum ekonomi syariah, karena mekanisme jual beli dengan sistem underlying saham memenuhi prinsip syariah.
Analisis Kritis terhadap Sanksi Genosida dalam Hukum Internasional: Tinjauan Fikih Dauly
Genosida merupakan salah satu kejahatan paling berat dalam hukum internasional yang diatur melalui Statuta Roma dan ditangani oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Dalam ketentuan tersebut, pelaku genosida dikenai sanksi pidana berupa penjara, denda, dan penyitaan aset. Namun, efektivitas dan keadilan sanksi tersebut masih menjadi perdebatan, terutama jika dibandingkan dengan perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketentuan sanksi genosida dalam hukum internasional dengan meninjau ulang melalui sudut pandang Fikih Dauly, yakni cabang fikih yang mengatur hubungan antarnegara dalam Islam. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif antara Statuta Roma dan prinsip-prinsip Fikih Dauly. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang ditetapkan dalam hukum internasional dianggap belum sepadan menurut Fikih Dauly, yang menekankan prinsip qisas dan hukuman yang lebih berat, terutama terhadap kejahatan yang menghilangkan nyawa banyak orang secara sistematis. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya harmonisasi nilai-nilai keadilan universal dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam merumuskan sanksi terhadap kejahatan genosida.
Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah: Fondasi Penggalian Hukum Islam dari Masa Rasulullah hingga Kontemporer
Kaidah fiqh merupakan suatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juziyah yang yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum juziyat itu. Menurut Musthafa az-Zarqa, Qowaidul Fiqhyah ialah dasar-dasar fiqih yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Perkembangan awal kaidah fiqh memiliki akar sejak masa hidup Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Pada periode ini, Nabi Muhammad SAW memegang peran sentral sebagai sumber utama hukum Islam menjelaskan dan mengatur hukum-hukum tersebut untuk membimbing umatnya. Penjelasan dan regulasi ini secara turun-temurun diwariskan melalui metode lisan dan praktek Nabi, yang kemudian diabadikan dalam bentuk hadis. Melalui hadis, berbagai aspek hukum Islam, termasuk kaidah fiqih, diteruskan kepada generasi selanjutnya.
Hukum Islam: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia
Perkembangan hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada pada masa pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, orde lama, orde baru dan juga masa reformasi. Meskipun demikian, secara historis hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari penerapan hukum Islam itu sendiri. Secara normatif, hukum Islam dipedomani dalam kehidupan keseharian karena diyakini adanya sanksi hukum bagi setiap muslim yang melaksanakannya. Demikian juga secara yuridis formal, merupakan bagian dalam struktur hukum nasional. Penelitian ini mengkaji bagaimana sejarah dan perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dalam bentuk kepustakaan dengan pendekatan teori historis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia ada sejak fase pra kemerdekaan (fase kerajaan atau kesultanan dan zaman penjajahan) sampai masa pasca kemerdekaan dalam tiga masanya (orde lama, orde baru, dan orde reformasi). Ketiga orde tersebut mempunyai perkembangan dan pergolakan dalam hukum Islam di Indonesia. Adapun perkembangan hukum Islam di Indonesia, meliputi: hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum nasional, dan pengembangan kompetensi Peradilan Agama ke depan.
Efektivitas Hukum Positif di Indonesia Dan Peran Ormas Islam Dalam Mencegah Perzinaan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum positif di Indonesia dalam mencegah perzinaan dan mengetahui peran organisasi massa islam yaitu para da’i/tokoh Agama Islam dalam mencegah perzinaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitin deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum positif di Indonesia terkait perzinaan yang diatur dalam pasal 284 KUHP telah menuai beragam kontoversi. Dalam pasal tersebut pelaku zina tidak dapat dijatuhi pidan jika salah satu atau kedua pelaku perzinaan tidak terikat pernikahan yang sah. Kemudian pasal 284 KUHP dikembangkan dalam pasal 411 UU/2023 yang memuat aturan baru, bahwa pelaku zina dapat dijatuhi pidan ajika salah satu dari mereka merasa dirugikan dengan adanya delik aduan. Dalam Islam zina akan dikenakan hukuman rajam jika terdapat bukti yang kuat tanpa memperhatikan status pernikahan pelaku. Dalam upaya pencegahan perzinaan, terdapat peran penting seorang da’i/tokoh agama yang berasal dari ormas islam dengan aktivitas dakwah yang mereka lakukan di tengah-tengah Masyarakat.
Analisis Status Anak Angkat dan Anak Temuan serta Implikasinya dalam Perspektif Hukum Islam
Regenerasi merupakan salah satu tujuan perkawinan, namun tidak semua pasangan dapat memiliki keturunan. Untuk mengatasinya, salah satu jalan yang ditempuh adalah mengangkat anak, baik anak angkat yang memiliki nasab jelas maupun anak temuan yang terlantar. Dalam praktiknya, sering terjadi penyamaan kedudukan anak angkat dan anak temuan dengan anak kandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum anak angkat dan anak temuan serta implikasinya dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelaah literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak diperbolehkan untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan hidup anak selama tidak memutus nasab dengan orang tua kandung. Sementara itu, memelihara anak temuan hukumnya fardhu kifayah, bahkan dapat menjadi fardhu ain jika kondisi anak membahayakan. Implikasi hukumnya terbatas pada hubungan pemeliharaan tanpa menciptakan hubungan nasab, kemahraman, maupun kewarisan.
Perbandingan Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan
Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencantumkan bahwa memaksa anak untuk menikah termasuk dalam kategori Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan ini secara implisit menghapus hak wali mujbir, yang dalam konteks Islam memungkinkan seorang bapak menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan anak tersebut jika memenuhi syarat tertentu. Pasal ini dianggap mendiskriminasi hak wali bagi pemeluk agama Islam dalam menikahkan anaknya. Perspektif tersebut dinilai kurang tepat, karena tujuan wali mujbir dalam memilihkan pasangan hidup untuk anak perempuannya adalah untuk kebaikan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai ketentuan hak wali mujbir dalam Islam, khususnya dalam Fiqh Syafi’iyah, serta sejauh mana pembatasan hak wali oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, kesimpulannya adalah sebagai berikut: Dalam Hukum Islam, wali mujbir (bapak) memiliki hak ijbar, yaitu hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan anak tersebut, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika hak ijbar digunakan sesuai syarat, pernikahan tersebut sah menurut hukum agama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun, pernikahan yang dilakukan atas kehendak wali mujbir ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan persetujuan dari kedua belah pihak.
Putusan Verstek Atas Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyah
Perceraian dalam pandangan ulama mazhab, termasuk Mazhab Syafii, dipandang makruh jika dilakukan dalam kondisi rumah tangga yang rukun dan tenteram, bahkan Mazhab Hanafi mengharamkannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan jika terdapat alasan yang cukup, seperti ketidakharmonisan hubungan suami istri. Namun, di Aceh, kasus perceraian terus meningkat, dengan dominasi cerai gugat yang sering kali diputuskan secara verstek akibat ketidakhadiran pihak suami di pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian putusan verstek dengan hukum Islam, khususnya Fiqh Syafiiyah. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (library research) untuk menganalisis ketentuan hukum perdata Indonesia dan pandangan hukum Islam terhadap putusan cerai gugat secara verstek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat berdasarkan dalil dan bukti dari penggugat, dengan bentuk berupa pengabulan gugatan, penolakan, atau pernyataan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Dalam hukum Islam, putusan verstek dikenal sebagai al-Qadha’ ala al-Ghaib dan diperbolehkan menurut Mazhab Syafi’i untuk menjaga kelangsungan proses hukum, meskipun Mazhab Hanafi membatasi penggunaannya hanya dalam kondisi darurat.
Cerai Gugat, Verstek, Fiqh Syafi’iyah, UU Perkawinan
Akad Nikah Online Perspektif Kaidah Fiqh Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir
Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) pada masa sekarang telah memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan. Banyak masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai urusan baik urusan negara, urusan budaya bahkan sampai urusan keagamaan. Salah satunya adalah permasalahan pernikahan, yaitu munculnya masalah akad nikah online atau dalam jaringan (daring). Penelitian ini akan mengkaji bagaimana para ulama menyikapi fenomena akad nikah online ini dan keabsahan akad nikah online ditinjau dari perspektif kaidah fikih Al Masyaqqah Tajlib At Taisir. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) diantaranya, pencarian kata kunci, pencarian subjek, buku dan artikel ilmiah terkini, serta pencarian kutipan dalam sumber-sumber ilmiah. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa Ulama berbeda pendapat mengenai pernikahan online baik dalam bentuk telepon, media sosial dan lain-lain. Pendapat pertama mengatakan sah dilakukan apabila syarat nikah dan rukunnya telah terpenuhi. Sementara pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa pernikahan seperti ini tidak sah, karena akad nikah harus dilakukan dalam satu tempat dimana kedua belah pihak dapat bertemu secara langsung. Akan tetapi dalam kondisi darurat seperti pada masa pandemi corona, tidak dapat dilaksanakan akad nikah tatap muka dalam satu majelis. Maka kaidah fikih Al Masyaqqah Tajlib At Taisir dapat dijadikan sebagai dasar yang mendukung pendapat sebagian ulama yang membolehkan akad nikah secara online.
Peran Polri Dalam Mendorong Pembangunan Sosial Dan Keamanan Masyarakat Secara Holistik
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam mendorong pembangunan sosial dan keamanan masyarakat secara holistik. Tanggung jawab Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pembinaan masyarakat dalam aspek sosial, pendidikan, dan kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus terhadap inisiatif Polri dalam berbagai program kemitraan masyarakat di beberapa daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program-program seperti pelatihan kewirausahaan, penyuluhan tentang hukum, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Selain itu, Polri juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial yang muncul di masyarakat. Dengan penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat, tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan guna memperkuat peran Polri dalam menciptakan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan kepolisian untuk lebih mengoptimalkan peran mereka dalam masyarakat.
Analisis Konsep Mashlahah Penggunaan Obat Kuat Dalam Berhubungan Suami Istri
Penggunaan obat kuat sudah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat. Mereka menggunakan obat kuat untuk meningkatkan stamina dan memuaskan pasangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis mashlahah terhadap penggunaan obat kuat dalam hubungan intim suami istri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri termasuk dalam mashlahah hajiyat karena penggunaan obat kuat ini dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan kemashlahatan yang mendasar dengan bentuk keringanan dan kemudahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta menghindari adanya kemudharatan yang akan berdampak buruk bagi rumah tangganya. Dari segi eksistensinya penggunaan obat kuat ini termasuk dalam mashlahah mursalah karena tidak ada nash yang membatalkan ataupun mendukungnya dan hal ini dibenarkan menurut akal sehat dengan harapan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.
Menelusuri Kelebihan dan Kelemahan Jual Beli di Era Digital
Pada era zaman sekarang transaksi yang sering dilakukan oleh manusia khususnya orang Indonesia adalah menggunakan sebutan e-commerce. E-commerce adalah pembelian, pembayaran, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet dan jaringan komputer lainnya. Penulisan jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang transaksi jual beli online, terutama dalam konteks Islam, serta mempertimbangkan aspek praktis dan hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mencari sumber-sumber rujukan yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, seperti dari jurnal terbaru, buku, dan bahan rujukan lainnya. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, diperbolehkan dengan syarat mematuhi prinsip-prinsip syariat. Rukun, syarat, dan prinsip kejujuran harus dijaga dalam setiap transaksi. Pembaruan pandangan terhadap jual beli online dalam Islam perlu evaluasi manfaat, risiko, dan panduan sesuai nilai agama. Kolaborasi pemangku kepentingan penting untuk pemahaman yang lebih baik.
Copyright (c) 2024 Al-Qawānīn: Journal of Law, Sharia, and Islamic Studies https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hak Wali dalam Mengimplementasikan Kafā'ah Pernikahan
Kafā’ah merupakan hal yang penting dalam sebuah pernikahan. Dengan menerapkan teori kafaah ini maka keluarga akan serasi dan terhindar dari kesenjangan sosial dan lainnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan masyarakat Gampong Paloh Mampree Kecaatan Nisam Kabupaten Aceh Utara terhadap kafaah dalam pernikahan dan bagaimana hak wali dalam mengimplementasikan kafā’ah pernikahan di Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara terhadap kafā’ah dalam pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Pandangan masyarakat Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara terhadap kafā’ah dalam pernikahan adalah keserasian dalam pernikahan yang meliputi harta, cantik atau tampan, keturunan, dan agama. Diantara empat faktor tersebut, agamalah yang harus didahulukan. Hak wali dalam mengimplementasikan kafā’ah pernikahan di Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara adalah sudah sesuai dengan konsep kesetaraan meskipun belum maksimal. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat tidak mengenal istilah kafā’ah, tetapi secara konsep mereka telah melakukannya. Pengaruh kafā’ah dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria yang digunakan ketika memilih pasangan hidup.
Kontribusi Kitab Taisīr Al-Khallāq Terhadap Pembentukan Karakter Santri di SMP IT Al-Markazul Islami
Salah satu tempat pendidikan yang menjadikan pendidikan akhlaq sebagai kurikulum wajib yaitu SMP Al-Markazul Islami. Untuk mewujudkan misi sekolah dalam mencetak generasi yang berkepribadian dan berakhlakul karimah, maka diwujudkan dalam bentuk pembelajaran melalui mata pelajaran akidah akhlak dalam setiap tingkatan kurikulum pendidikannya. Melalui Kitab Taisīr al-Khallāq diharapakan dapat memberikan kontribusi bagi siswa dalam memperbaiki akhlak mereka. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskritif analisis. Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Taisīr Al-Khallāq, adalah seorang murid di saat menuntut maka ia terlebih dulu harus memiliki akhlak kepada Allah, akhlak dalam pembelajaran, akhlak murid dalam belajar, akhlak kepada orang tua, akhlak terhadap saudara, akhlak dalam bertetangga, dan akhlak dalam bergaul. Kontribusi Kitab Taisīru Al-Khallāq terhadap pembentukan karakter Santri di SMP Al-Markazul Islami adalah perubahan akhlak santri dalam bergaul. Diantaranya akhlak mereka dengan Allah seperti semakin meningkatnya ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, akhlak dengan guru dan orang tua dengan semakin sopannya mereka ketika berhadapan dengan guru dan orang tua. Kontribusi lainya adalah memudahkan bagi guru di SMP IT Al-Markazul Islami dalam membentuk karakter santri yang islami.
Standarisasi Produk sebagai Wujud Perlindungan Konsumen serta Keterkaitan Hukum antara Pelaku Usaha
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika yang sering terjadi antara pelaku usaha dan juga konsumen. Motif penelitian ini adalah ketidakjelasan hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui kapan terjadinya hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif yang bersifat descriptive. Hubungan hukum antara pedagang dan konsumen terjadi pada saat pedagang memberikan janji dan segala keterangan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat menawarkan iklan, brosur atau kampanye. Tak jarang pula suatu produk yang diedarkan tidak sesuai dengan standarisasi produk yang seharusnya.
Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qurthubi
Menurut Al-Qur`an pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Di sisi lain, Al-Qur`an juga menjelaskan berbagai persoalan perempuan khususnya terhadap hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun hak istri dalam rumah tangga yang terdapat dalam Al-Qur`an diantaranya adalah mendapatkan mahar. Tentang hak mendapatkan mahar ini dipahami dari Surat An-Nisa ayat 4. Selanjutnya hak istri adalah mendapatkan nafkah, nafkah ini terdiri dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hak mendapatkan nafkah ini dipahami dari surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian hak yang harus didapatkan istri adalah mendapat perlakuan yang baik dari suami agar rumah tangga selalu harmonis dan jauh dari perceraian. Tentang ini tertulis dalam Surat An-Nisa ayat 19. Hak lainnya adalah mendapatkan perlindungan dari suami terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang mengakibatkan jauh dari rahmat Allah dan kasih sayang-Nya sebagaimana terpahami dari Surat At-Tahrim ayat 6. Yang terakhir adalah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari suami sebagaimana tertulis dalam Surat Ar-Rum ayat 21. Sedangkan yang menjadi kewajiban istri kepada suami diantaranya adalah taat kepada suami sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 34. Menjaga diri saat suami tidak ada juga merupakan kewajiban istri kepada suami yang tertulis dalam Surat An-Nisa ayat 34.
Dalam memilih pasangan hidup, ada sebagian dari masyarakat Aceh yang masih mempertahankan tradisi dalam memilih calon istri, salah satunya adalah orang yang bergelar Ampon/Teuku akan menikahi perempuan yang bergelar Pocut/Cut. Gelar ini menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki garis keturunan yang erat kaitannya dengan kerajaan Aceh dulu. Karena demikian, penulis ingin meneliti lebih mendalam konsep kafā'ah dalam hukum Islam dan bagaimana pemberlakuan kafā'ah dalam perkawinan Ampon dan Pocut di Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Hasil penelitain menunjukkan bahwa kafā'ah merupakan masalah yang penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan dilaksanakan. Keberadaan kafā'ah dalam hukum Islam diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Sekufu adalah salah satu upaya untuk mencari keserasian antara suami dan istri baik kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama (al-din), keturunan (nasab), merdeka (hurriyyah), pekerjaan (hirfah) dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Adapun konsep sekufu dalam perkawinan Ampon dan Pocut Kecamatan Ulim dipandang sebagai suatu suatu kemaslahatan untuk melestarikan keturunan. Juga untuk menghindari dan mengantisipasi perselisihan dan pertikaian, sehingga narasumber menetapkan konsep sekufu dalam perkawinan Ampon dan Pocut yang sebetulnya tidak pernah ditetapkan oleh imam manapun. Akan tetapi, yang terlebih penting adalah dari segi agamanya, dimana Pernikahan Ampon dan Pocut harus dilandasi dengan baik budi, taat dan pengamalan yang bagus serta menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan.